Partisipasipolitik dapat terwujud dalam bentuk prilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku.berikan contoh bentuk prilaku dan partisipasi politik yang dapat di lakukan oleh kita sebagai warga negara di lingkungan sekolah , masyarakat dan negara ( Masing masing 3 contoh)Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan adalah negara demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat dalam politik yaitu kegiatan masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dan partisipasi politik itu sendiri bertujuan untuk mendorong perubahan bangsa. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu, menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan keharusan yang tidak bisa tidak. Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerinta dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Lihat Ruang Kelas Selengkapnyademokrasisehingga dapat menarik simpati masyarakat dalam berpartisispasi proses pemilihan. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Partisipasi Politik dalam pelaksana Pemilu serentak diKabupaten Buton Selatan, maka partisipasi politik dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut Asfar (2006): a.twitter Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik Indonesia Sesuai dengan Nilai dan Norma yang Berlaku; di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS. – Berikut ini contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Menjawab tabel tugas kelompok pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 SMA Kurikulum 13, Cetakan ke-3, tahun 2017, halaman 94. Pada tabel tersebut Anda ditugaskan untuk menguraikan contoh partisipasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, beserta manfaatnya masing-masing. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut ini contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 1. Di lingkungan sekolah Contoh partisipasi yang bisa dilakukan antara lain pemilihan ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler, seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Termasuk dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Contoh partisipasi lain termasuk mengikuti forum-forum diskusi atau musyarawa yang diselenggarakan di sekolah. Manfaat yang didapat adalah siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. 2. Di lingkungan keluarga PROMOTED CONTENT Video PilihanTidakmembatasi pendapat serta saran dari seluruh anggota masyarakat. 4. Partisipasi Politik Warga Negara dalam lingkungan Bangsa dan Negara . Berikut ini adalah beberapa contoh partisipasi yang dapat kamu ikuti dalam praktik politik di Indonesia, khususnya di lingkungan negara: Ikut serta dalam kegiatan PEMILU, tidak golput.Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia adalah peran serta warga dalam ikut menjalankan sistem politik yang sesuai dengan porsinya. Secara umum, partisipasi politik berarti adanya keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada suatu sistem politik. Sementara itu menurut Verba dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 89 partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Lengkapnya, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Tujuannya agar keputusan tersebut menguntungkan pihaknya maupun menguntungkan semua kalangan. Kegiatan politik yang dilakukan dalam partisipasi politik memiliki beragam bentuk dan intensitas. Hal tersebut akhirnya menyebabkan bervariasinya pula partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif hingga tingkatan yang aktif. Jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik yang baik dan tinggi. Ciri-Ciri Warga Negara yang Ikut Berpartisipasi dalam Sistem Politik Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 90 suatu masyarakat atau komunitas tertentu dapat disebut sebagai masyarakat politik apabila masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Dapat menerima perbedaan pendapat. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Membangun budaya politik yang demokratis. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal DPR ataupun informal yang meliputi partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Contoh Wujud Partisipasi Politik Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh wujud partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi Politik di Lingkungan Sekolah Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra, dsb. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung di sekolah, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dsb. Agar perilaku politik yang ditampilkan di sekolah dapat mencerminkan perilaku politik yang sesuai norma dan aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Pancasila. Undang-Undang Dasar RI 1945. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tata tertib siswa, dsb. Partisipasi Politik di Lingkungan Masyarakat Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Forum warga. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dsb. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD, dsb. Warga masyarakat dapat memperlihatkan perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa seperti koran, majalah, dsb. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. Pancasila dan UUD RI 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang partai politik dan sebagainya. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa, dsb. Norma-norma sosial yang berlaku. Partisipasi Politik di Lingkungan Negara Partisipasi politik di lingkungan negara dapat ditunjukkan dengan berbagai perilaku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung antara lain adalah sebagai berikut. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Pemilihan kepala daerah secara langsung Pilkada. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Agar berbagai perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai norma atau aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Pancasila. UUD NRI 1945. Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dsb. Peraturan Pemerintah. Keputusan Presiden. Peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik yang telah disebutkan sebelumnya di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Sebetulnya, peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Misalnya, para seniman juga dapat berpartisipasi dalam sistem politik melalui karyanya. Partisipasi warga negara dalam berbagai bentuk aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada akhirnya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk menuju pada sistem politik yang lebih baik. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Iamemiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi dalam partisipasi politik. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Keikutsertaan dan kesadaran
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di IndonesiaDalam kegiatan pembelajaran ke-3 ini, kita akan mempelajari peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara Tujuan PembelajaranSetelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia. Dan setelahnya mampu melaksanakan pratik belajar menjadi warga Negara yang dapat mewujudkan sistem Uraian MateriPada dasarnya partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh merekaPartisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri1. selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah2. memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupanmasyarakat3. memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan4. memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat5. memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja6. dapat menerima perbedaan pendapat7. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yangdihadapi bangsa8. memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaannegara dan bangsanya9. memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusanpenentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaankebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan10. menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara11. memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara12. patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum13. membangun budaya politik yang demokratis14. menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan15. mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik16. memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah airDari karakteristik di atas secara sederhana masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara ataupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk institusi formal DPR maupun informal partai politik, kelompok kepentiangan dan kelompok penekan.Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah 1. Di lingkungan sekolahDalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap kalian dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui1 Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti3 Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolahSedangkan dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung kalian dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi kalian yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah dan perilaku politik yang ditampilakan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan maka setiap kalian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma yang berlaku, seperti1 Pancasila2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 19453 Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum4 Tata tertib kalian, dan sebagainya2. Di lingkungan MasyarakatPerilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain1 Forum warga2 Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya3 Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainyaWarga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, seperti1 Pancasila dan UUD NRI Tahun 19452 Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undangundang parpai politk dan Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-Rw,Peraturan Desa dan Norma-norma sosial yang berlaku3. Di lingkungan NegaraDalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan1 Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan Presiden2 Pemilihan Kepala Daerah langsung Pilkadal3 Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santunSedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang seseuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam1 Pancasila2 UUD NRI Tahun 19453 Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya4 Peraturan Pemerintah5 Keputusan Presiden6 Peraturan daerahBerbagai bentuk partsisipasi dan perilaku politik diatas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Contoh pertisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara Rangkuman1. Karakteristik Partisipasi politik yang baik1 selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah2 memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat3 memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan4 memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat5 memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja6 dapat menerima perbedaan pendapat7 memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa8 memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya9 memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan10 menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara11 memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai denganhak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara12 patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum13 membangun budaya politik yang demokratis14 menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan15 mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik16 memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air2. partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma dapat dilakukan diberbagai lingkungan yakni1 lingkungan sekolah2 lingkungan Masyarakat3 lingkungan NegaraD. Latihan Soal1. Perhatikan gambar berikut !Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….A. ikut memilih dalam pemilihan umumB. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahanC. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakatD. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatanE. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong2. Perhatikan gambar berikut !Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….A. membawa poster demi kebaikan bangsaB. demonstrasi untuk perubahan secara damaiC. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahanD. membantu masyarakat kehidupan berbangsaE. bersama-sama menolak pemerintah yang sah3. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegasB. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di IndonesiaC. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolahD. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknyaE. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama4. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegasB. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di IndonesiaC. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolahD. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknyaE. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama5. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasionalB. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamisC. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baikD. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercelaE. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku
Bentukpartisipasi politik yang paling mudah ditemukan dalam masyarakat adalah berperan serta dalam pemelihan pemerintah, melakukan lobby dengan pemerintah, hingga partisipasi yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Sehingga Huntington dan Nelson (1990:16-18) menyebutkan lima bentuk partisipasi politik sebagai berikut:
- Dalam negara demokrasi, seperti Indonesia, setiap warga negara berhak menjalankan partisipasi politik. Partisipasi itu ditandai adanya kesempatan setiap orang menggunakan hak dalam kegiatan politik dengan baik. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2016 terbitan Kemdikbud, pengertian partisipasi partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri atau dorongan dari pihak lain, dan bertujuan memengaruhi keputusan politik yang akan dibuat pemerintah agar bisa menguntungkannya. Adapun menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku No Easy Choice Political Participation in Developing Countries 1997 3, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi Politik di Sekolah dan Contohnya Bentuk dan intensitas dari partisipasi politik sangat beragam. Partisipasi politik dapat dilakukan dari tingkatan pasif hingga yang aktif. Selain itu, partisipasi politik dapat diterapkan di mana pun serta dalam berbagai bentuk perilaku anggota masyarakat. Kendati demikian, partisipasi dan perilaku politik tetap harus mengacu norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Partisipasi ini bahkan sudah bisa dilakukan dari usia dini, seperti dimulai dari lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah dapat menunjukkan partisipasi politiknya dalam kegiatan keorganisasian. Sebagai contoh, di tingkat sekolah menengah kini terdapat pula organisasi sekolah yang berfungsi mirip lembaga eksekutif dan legislatif. Organisasi tersebut yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas MPK. OSIS bertindak selaku "lembaga eksekutif" yang memiliki serangkaian agenda untuk para siswa di sekolah. MPK berperan layaknya "lembaga legislatif" yang turut berperan mengoreksi kinerja OSIS apabila terjadi penyimpangan. Partisipasi politik para siswa bisa dijalankan mulai dari pemilihan ketua masing-masing organisasi, hingga penyampaian pendapat dalam musyarawah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan. Di samping itu, keterlibatan siswa dalam proses pemilihan ketua di organisasi sekolah lainnya juga merupakan partisipasi politik. Organisasi semacam Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, Paskibra, dan sebagainya bisa menjadi ajang partisipasi politik bagi para siswa. Di lain sisi, ada kalanya para siswa mengalami kendala dalam menyampaikan usulan atau sarannya kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Dalam koteks ini, penyampaian aspirasi politik bisa dilakukan melalui pembuatan majalah dinding, buletin sekolah, dan media lainnya. Dengan demikian, pembelajaran politik dan pelaksanaan dari hak partisipasi bisa didapatkan oleh siswa di sekolah dari beragam demikian, penyampaian aspirasi dan partisipasi politik yang dilakukan para siswa tetap harus sesuai aturan. Setiap siswa mesti memerhatikan ketentuan dan norma yang tertuang melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, peraturan sekolah tentang tata tertib siswa, dan juga Apa Saja Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara? Pengamalan Pancasila Sila ke-1 di Lingkungan Masyarakat & Contohnya - Pendidikan Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Addi M Idhom
.
